ABHIRAMA BERBAGI

💫Assalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh💫

Hidup Mahasiswa!✊

Kami dari Departemen Sosial Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan wadah terhadap masyarakat yang berkenan memberikan sebagian rezekinya untuk berbagi dibulan Ramadhan bulan yang penuh dengan keberkahan.

Donasi akan kami salurkan dalam bentuk takjil makanan yang akan kami bagikan kepada orang yang membutuhkan menjelang buka puasa.

Mari berbagi, Berbagi itu Indah, Indah dalam Kebaikan

💫Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh💫

Departemen Sosial Masyarakat
BEM FT UNIMUS
Kabinet Sinergi Abhirama Korsa
~~~~~~~~~~~~~~

BEM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG PROUDLY PRESENT

LKMM (Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa) merupakan suatu upaya pengembangan sumber daya mahasiswa melalui sebuah pelatihan dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memanajemem, serta skil kerja sama tim & koordinasi dalam suatu organisasi atau lembaga.

Kami dari BEM Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang akan mengadakan acara LKMM-TD mengusung tema :
“Menggali potensi kepemimpinan yang berintegritas serta melatih pola pikir kritis dan aktif”
.
📆 :  Jumat-Minggu, 1-3 April 2022
⌚ :  08.30 WIB – selesai
📍 : Gedung FT-FMIPA
25k untuk mahasiswa umum


Link pendaftaran :
https://bit.ly/PendaftaranLKMMTDFTUNIMUS2022

Media Transfer
Dana: 081390426644(A.n.Muhammad Hasan)
Bank BSI : 6167228386(A/n mohd hafiz)
Bank BNI : 1174103012 (A.n Abdulrokhim Soma )
Bank Jateng : 305508466 (A.n Moch Chairul Ichwan)


CP :
Hafiz (0857-9141-2074)
Zafri (0896-5414-0737)

So tunggu apalagi
Let’s join us!!!!

Find us on:⁣
Facebook:BEM FT-UNIMUS
Instagram: @official_bemftunimus
Email:bemft.unimus@gmail.com
Youtube:BEM FT UNIMUS
Web:bemft.unimus.ac.id

SERUAN AKSI WADAS WARAS!!! AKSI DAMAI MENGENAI PEMBEBASAN TANAH WADAS

SEMARANG, 22 Maret 2022. KANTOR GUBERNURAN JAWA TENGAH || Pukul 12.00 WIB massa aksi memenuhi halaman depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aliansi Solidaritas Untuk Wadas Semarang menggelar aksi tuntut Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo untuk mencabut IPL pertambangan batuan andesit dan memerintahkan Gubernur untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian kepada warga Wadas serta beberapa tuntutan sektoral masalah di Jawa Tengah terkhusus pada warga Wadas itu sendiri.
Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Jawa Tengah termasuk warga Wadas dan berbagai aliansi mahasiswa menyampaikan aspirasi penolakan tambang yang selalu dicanangkan dan selalu digarap pada daerah wadas Wadas.

Hingga pukul 14.00 Ganjar Pranowo tidak menemui masa aksi. Masa aksi kemudian masuk ke dalam halaman Gubernuran untuk menunggu Ganjar bersedia menemui masa aksi. Pukul 16.30, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menemui massa aksi yang mendesak pencabutan izin penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

Di tengah gerimis, Ganjar mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan beberapa warga Wadas.Aliansi solidaritas untuk wadas semarang bersama warga wadas menyampaikan surat tuntutan kepada Ganjar. Terjadi perdebatan antara Ganjar dengan warga wadas dan masa aksi. Akan tetapi sampai perdebatan selesai Ganjar Pranowo tidak mau menandatangani lima poin tuntutan dari para pendemo.

Point berdasarkan tuntutan dari masa aksi, diantaranya:
1. Memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghentikan rencana penambangan di Desa Wadas
2. Memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bendungan Bener dan mengeluarkan Wadas dari IPL Bendungan Bener.
3. Memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mengusut tuntas dalang di balik tindakan pengepungan, penangkapan secara sewenang-wenang, dan penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Wadas pada tanggal 8 Februari 2022 lalu.
4. Hentikan intimidasi, represifitas, segala bentuk kekerasan Aparat terhadap warga Wadas dan tarik mundur seluruh aparat dari Desa Wadas. Serta hentikan tindakan aparat dalam melindungi kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup.
5. Hentikan Pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat, dengan dalih kepentingan umum terkhusus di Jawa Tengah.

Siswanto, salah satu warga Wadas meminta Pak Ganjar untuk berani mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) tambang di Wadas karena hampir seluruh warga Wadas menolak aktivitas tersebut.

“Kita sampaikan kembali kalau hampir seluruh warga Wadas ini menolak. Yang setuju itu adalah orang luar yang tidak tinggal di Wadas, hanya meneruskan kepemilikan dari orang tua atau keluarga. Jadi Pak Ganjar tetap kami minta untuk mencabut IPL karena beliau yang mengeluarkan izin dan bertanda tangan” ujar Siswanto.


Menanggapi pendemo, Ganjar mengaku menerima sebagai penyampaian pendapat. Politikus itu pun meminta pendekatan dialog khususnya kepada warga Wadas yang kontra penambangan harus diikuti secara objektif.

“Satu kata kuncinya kan dialog, ya kami dialog. Dialog kami apa hanya dengan warga? Tidak. Kami dialog dengan kementerian, dengan yang terkait, rapat dengan semuanya dan ini proses yang harus kita dalami,” kata Ganjar. Dilanjutkan dengan “Boleh enggak kalau ada data salah kita benarkan bersama-sama, boleh enggak kami datang untuk menjelaskan, kan enggak ada jawaban gitu ya. Jadi enggak bisa begitu,”

Akan tetapi Gubernur Ganjar lagi-lagi belum bersedia memenuhi tuntutan dari masa aksi. Surat tuntutan bermaterai dari masa aksi tidak ditandatangani oleh Gubernur Ganjar Pranowo.

Penulis : Yusa Dwiyana
DEPARTEMEN KAJIAN AKSI STRATEGIS
BEM FT UNIMUS

Ganti Rugi Tanah Wadas Tuntas Sebelum Lebaran


Sumber foto : Solopos.com

Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (4/3) || Tak ingin konflik desa wadas kian larut, kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah berkomitmen mempercepat pembayaran ganti rugi warga Desa Wadas, terkait pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan tuntas sebelum Lebaran 2022.

“Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum Lebaran. Deputi I Kantor Staf Presiden akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).

Moeldoko menyampaikan masalah ini dalam rapat koordinasi (rakor) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), sebanyak 163 bidang tanah masyarakat Desa Wadas sudah selesai proses pengukuran dan kini sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan.

Warga pemilik 163 bidang tanah itu dipastikan akan menerima pembayaran ganti rugi sebelum Lebaran, sedangkan 136 bidang tanah lainnya juga sedang proses pemenuhan persyaratan.
Moeldoko menjelaskan data kementerian ATR juga menunjukkan terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal itu, dia menugaskan tim hukum KSP untuk memonitor proses percepatan di Mahkamah Agung (MA).

Dia juga menekankan pemerintah sedang berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, salat berjamaah, dan kegiatan bakti sosial.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mengikuti rakor tersebut, juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat, sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan.

“Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat, secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana, kalau tidak cepat dibayarkan,” ucap Ganjar.

Sumber : Rakyat Merdeka
Penulis : Yusa Dwiyana ( Departemen Kastrat )